Ditjen Bina Keuangan Daerah Imbau Pemda Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Guna Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus

Jakarta, SURYAPOS.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini penting untuk segera diimplementasikan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).

Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Seminar ADKASI se – Papua bertajuk ‘Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus’ yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Terakhir Terlihat Beli Obat, Pria 60 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Rumahnya

Maurist menegaskan kegiatan ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).

“Tentunya kegiatan semacam ini perlu dilakukan guna penguatan keuangan otsus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maurits.

Baca juga: Pejalan Kaki di Gunungkidul Tewas Ditabrak Mobil Panther saat Menyeberang Jalan

Maurits menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Melalui UU ini, diharapkan akan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif dengan menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Maurits menekankan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD. TKD merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pramuka Gunungkidul Bakal Jadi Pionir Saka Wirausaha dan Program Pemberdayaan Anak Muda Rentan

“Kebijakan TKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya,” ujarnya Maurits.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan berbagai jenis TKD. Hal itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (DAIS).

“Keenam, Dana Desa dan ketujuh, Insentif Fiskal,” kata Maurits.