Purworejo SURYAPOS – Sejumlah isu dan polemik yang berkembang dan mewarnai proses pengukuran lahan milik masyarakat, yang menyetujui tanahnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng pada Selasa (08/02) di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, di klarifikasi oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng, Irjen Pol Drs Ahmad Lutfy S.H., S.St., M.K., dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Purworejo pada Rabu (09/02).
Dijelaskan oleh Ganjar Pranowo jika, pengukuran lahan yang dilakukan oleh petugas dari BPN Jateng, hanya dilakukan pada masyarakat yang sudah menyetujui lahannya untuk mendukung PSN Bendungan Bener, sementara itu bagi lahan milik masyarakat yang tidak menyetujui lahannya digunakan untuk PSN Bendungan Bener, tidak dilakukan pengukuran oleh petugas dari BPN.
![PASARKAYU](https://suryapos.id/wp-content/uploads/2025/01/25-KpK-300600.jpg" "PASARKAYU")
“Jadi yang dilakukan pengukuran kemarin oleh petugas BPN adalah lahan milik masyarakat yang sudah menyetujui, dan yang tidak setuju lahannya untuk digunakan tidak dilakukan pengukuran oleh petugas, kami tetap menghargai hal itu dan akan terus mencari solusi yang terbaik, saya meminta maaf pada masyarakat Wadas atas ketidaknyamanan ini, dan saya bertanggung jawab”, ujar Ganjar.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ganjar jika, saat ini ada informasi yang tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat, untuk itu perlu dipahami bersama jika, Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, dilakukan untuk membantu masyarakat petani mendapatkan akses air yang lebih baik bagi lahan pertaniannya.
“Manfaat dari Bendungan Bener adalah untuk mencukupi kebutuhan irigasi bagi 15.500 Ha lahan pertanian, dan sangat mungkin informasi ini tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat, sehingga menimbulkan pro dan kontra”, ujarnya.
Untuk itu kedepannya, Pemerintah akan menyediakan ruang untuk sosialisasi sekaligus mediasi, agar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Wadas dan prosesnya nanti pihaknya juga akan merangkul Komnas HAM, yang harapannya bisa menjadi institusi yang netral.
Sementara itu menurut Kapolda Jateng, Irjen Pol Drs Ahmad Lutfy S.H., S.St., M.K., dengan tegas menepis isu yang mengatakan adanya ribuan Polisi bersenjata lengkap mengepung Desa Wadas, dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolda jika, kehadiran petugas Polsi saat itu adalah dalam rangka mendampingi petugas dari BPN Jateng, untuk melakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang sudah menyetujui untuk dibebaskan bagi PSN Bendungan Bener.
“Jadi tidak benar jika ada ribuan Polisi, hanya 250 personil yang diterjunkan untuk mendampingi 10 tim dari BPN, mengingat area yang harus dilakukan pengukuran sangat luas, yakni 114 Ha”, ujar mantan Wakapolda Jateng ini.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Lutfy jika, Polda Jateng adalah sebatas pendamping dan fasilitator dalam kegiatan pengukuran lahan yang telah menerima lahannya untuk dibebaskan, dan pada saat proses pengukuran berlangsung terjadi keributan antara 346 warga yang menerima lahannya dibebaskan dengan 36 warga yang belum menerima.
“Jadi yang kami lakukan saat itu adalah melindungi hak warga yang ingin tanahnya diukur dan mencegah timbulnya gesekan dengan warga yang belum menerima, dan terkait dengan 65 orang yang diamankan adalah mereka yang bertindak sebagai provokator, dan saya pastikan mereka akan dilepaskan kembali”, ujar Jenderal yang berpengalaman dalam bidang Intelkam ini.
Lebih jauh dijelaskan oleh Lutfy terkait dengan isu adanya Polisi yang menyerbu masjid dan melakukan penculikan terhadap warga, bahwa hal tersebut tidak benar, yang terjadi adalah saat itu Polisi melindungi warga yang kontra dari kejaran warga yang pro pada pembebasan.
“Petugas menangkap 1 orang warga yang diduga menyebarkan foto yang berisikan ujaran kebencian, dan pada saat yang bersangkutan diamankan, istrinya juga mengetahui, jadi jelas tidak benar terkait isu yang bersangkutan di culik”, pungkas Jenderal kelahiran Surabaya ini.
