Yogyakarta(16/02/2026). Seruan “No Rocky, No Party! ” menggema di auditorium di kawasan warisan budaya Embung Giwangan. Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung menyampaikan kritik mendalam mengenai pengelolaan anggaran pendidikan serta praktik politik elektabilitas dalam Kuliah Umum Seri 002 yang diadakan oleh komunitas Pandu Negeri di Yogyakarta pada Senin (16/2).
Selain Rocky, 2 pembicara lainnya adalah Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D, dosen FEB UGM dan dr. Hasto Wardoyo, walikota Yogyakarta yang juga seorang dokter spesialis kandungan. Jalannya diskusi berlangsung menarik dipandu oleh 2 mahasiswa UGM, Arsya Lay dan Anna Palupi.
Di hadapan ratusan mahasiswa, pelajar, aktivis, dan akademisi, Rocky menekankan pentingnya menjaga Yogyakarta sebagai bastion pemikiran yang sehat, jauh dari pengaruh politik pragmatis yang hanya berpatokan pada popularitas tanpa dasar pemikiran yang kuat.
“Jogja adalah komunitas berpikir, tempat debat akademis berlangsung. Jangan biarkan ruang ini diambil alih oleh orang-orang pragmatis yang tamak akan kekuasaan,” jelasnya, sebagaimana dikutip pada Selasa (17/2/2026).
Kritik Terhadap Anggaran Pendidikan: “Itu Merupakan Pelanggaran Hak”
Dalam presentasinya, Rocky menyampaikan amanat konstitusi mengenai pencadangan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Ia berpendapat bahwa ketentuan tersebut sering kali tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya.
“Ketentuannya 20 persen untuk pendidikan. Namun kenyataan? Itulah yang diambil untuk Dana Desa, kemudian dialokasikan ke program lainnya. Ini sebuah kejahatan! Itu adalah pelanggaran hak,” tegasnya.
Dia menilai bahwa kebijakan pendidikan saat ini terlalu berfokus pada aspek administratif dan kehilangan substansi nilai yang sebenarnya. Rocky menambahkan bahwa Indonesia mengalami “surplus ijazah namun kekurangan nilai”.
“Kita memiliki banyak gelar, tetapi kehilangan makna di baliknya. Banyak doktor yang tidak dapat bekerja karena negara tidak menciptakan ruang untuk pemikiran mereka. Struktur teknokratis lebih didominasi oleh penguasa ketimbang pemimpin,” tuturnya.
Politik Elektabilitas dan Risiko Otoritarianisme
Rocky juga membahas tren politik elektabilitas yang dianggapnya mengabaikan kualitas intelektual. Ia memperingatkan adanya ancaman creeping authoritarianism atau otoritarianisme yang secara perlahan menjalar.
Ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menahan hal ini adalah dengan menghidupkan kembali komunitas epistemik—sekelompok masyarakat yang berlandaskan rasionalitas dan argumen ilmiah.
“Memberdayakan negeri ini dengan ide dan pemikiran adalah cara untuk mengembalikan pemikiran publik menjadi tata bahasa masyarakat. Inilah pentingnya oposisi, pentingnya Jogja tetap bersikap kritis,” ujarnya.
Dengan gaya retorika yang satiris, Rocky juga menyinggung posisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menghadapi tantangan struktural dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya. Prabowo dipandang mempunyai kelemahan dalam pemerintahannya akibat proses pilpres terdahulu yang dimulai dengan rekayasa di tingkat Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden walaupun melanggar konstitusi. Rocky memandang peran Jokowi sebagai presiden R.I sebelumnya menimbulkan kekacauan luar biasa hingga periode pemerintahan terkini
Suara Mahasiswa dan Akademisi
Kekhawatiran dari generasi muda juga terungkap dalam forum tersebut. Otniel Rahadianta Sembiring dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) Yogyakarta menyatakan bahwa sistem pendidikan saat ini terlalu kaku dan kurang memberikan ruang untuk gagasan baru.
“Kami sebagai generasi muda seharusnya membawa ide inovatif, namun sistem seringkali membatasi kami,” jelasnya.
Ketua MGMP Bahasa Inggris DIY, Ismi Fajarsih, turut mengkritik kebijakan pendidikan yang dianggap sering kali tidak berdasarkan penelitian yang mendalam.
“Kita sering memberikan parasetamol sebagai solusi sementara. Namun, masalah yang sebenarnya tidak dipecahkan,” katanya.
Ekonom Rimawan Pradiptyo dalam kesempatan yang sama menyoroti fenomena pelemahan kelembagaan yang mempengaruhi kualitas kebijakan publik.
Pandangan dari Pemerintah Kota: SDM Sebagai Pilar Utama
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang juga hadir, menekankan pentingnya pendidikan sebagai dasar untuk pembangunan kota. Ia mengungkapkan bahwa Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga harus mengandalkan kualitas sumber daya manusianya.
Ia menguraikan tantangan yang serius seperti populasi yang menua, meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan remaja, serta rendahnya Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia yang berada pada angka 0,54.
“Cukup memiliki kompetensi tidaklah memadai. Harus ada profesionalisme dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah sebelum menawarkan solusi,” katanya, merujuk pada pengalamannya sebagai seorang dokter spesialis.
Semangat Pendidikan yang Membebaskan
Forum yang dipandu oleh Aryo Seno Bagaskoro dari Pandu Negeri ini sebelumnya juga melakukan kunjungan ke Pendopo Agung Taman Siswa untuk menelusuri langkah perjuangan Ki Hajar Dewantara.
“Pendidikan berfokus pada pengembangan manusia, bukan hanya sekadar untuk kepentingan kapital. Esensi pendidikan yang membebaskan perlu terus dijaga,” ujar Seno.
Public Lecture Series 002 yang juga disiarkan oleh host Pandu Negeri melalui saluran Youtube ditutup dengan seruan agar semangat kritis dari Yogyakarta terus disebarluaskan ke berbagai universitas di Indonesia, menjadikan kota ini sebagai pusat perlawanan intelektual terhadap pragmatisme politik dan politik elektabilitas yang dangkal.
SON
