Yogyakarta, SURYAPOS.id – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KPRP) menyelenggarakan pertemuan publik guna mengumpulkan pandangan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk praktisi, akademisi, seniman, dan wartawan. Acara ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada hari Senin, 22 Desember 2025 siang.
Anggota KPRP, Mohammad Mahfud Mahmodin atau yang lebih dikenal sebagai Mahfud MD, menyatakan bahwa reformasi di kepolisian masih memerlukan kelanjutan meskipun sudah dilakukan beberapa kali. Menurutnya, forum ini memiliki peran penting dalam menampung suara masyarakat, khususnya berkaitan dengan berbagai keluhan dan saran untuk perbaikan institusi Polri.
“Kami telah mencatat semua masukan yang ada, tidak perlu kami sebutkan satu per satu karena begitu banyak untuk perbaikan Polri. Baik yang terkait dengan struktur, instrumen, maupun budaya yang sudah dianalisis tadi,” katanya saat dijumpai setelah acara.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto, berpendapat bahwa pertemuan publik ini merupakan kesempatan berharga untuk memulihkan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ia menganggap hubungan tersebut bukan hanya sekadar kepemimpinan, melainkan juga berkaitan dengan kekuasaan.
“Momentum semacam ini dapat menjadi partisipasi yang tidak berarti jika tidak diperhatikan, karena rezim sering kali memiliki sifat yang, dalam istilah Qur’an, dapat diibaratkan buta, tuli, dan tidak berpikir. Namun kami berharap bahwa partisipasi hari ini dapat bermakna,” tambah ketua BEM tersebut.
Baca juga: Lansia Ditemukan Meninggal Mendadak di Toilet Pasar Imogiri
Tiyo menekankan bahwa pihaknya akan memantau tindak lanjut dari masukan yang telah disampaikan. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi betul-betul dijalankan oleh pemerintah.
“Ini harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Kami datang dengan satu komitmen, bahwa Presiden harus melaksanakan rekomendasi dari KPRP, dan KPRP juga perlu serius dalam menangani aspirasi yang datang dari berbagai daerah,” tekanannya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Sari Soegondo, menekankan pentingnya reformasi di sektor komunikasi publik Polri. Ia mendorong adanya perubahan menyeluruh dalam komunikasi, dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke semua lapisan yang lebih rendah.
Baca juga: Remaja Terseret Arus Pantai Ngandong, Satlinmas Bergerak Cepat Menyelamatkan Korban
“Fokus kami adalah pada transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan yang paling penting adalah pendekatan humanis yang harus dilakukan oleh Polri,” ungkapnya.
Menurut Sari, perbaikan dalam komunikasi publik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem informasi dan kebijakan hingga keterampilan komunikasi, etika, dan interaksi langsung antar personel Polri dengan masyarakat. Ia juga menilai penting bagi pejabat Polri untuk menguasai komunikasi lintas budaya, komunikasi interpersonal, dan memiliki pendekatan inovatif serta kreatif dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan.
