Yogyakarta (14/02/2026). Rapat kerja daerah kali ini menitikberatkan pada kemitraan strategis antar lembaga legislatif dan media di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam acara “Sambung Rasa” yang berlangsung di Gedung DPRD DIY pada hari Sabtu (14/2), Ketua DPRD DIY, Nuryadi S.Pd, dengan terbuka mengajak media untuk terus menjalankan peran sebagai pengawas sosial dan memberikan kritik yang membangun terhadap kinerja para wakil rakyat.
Agus Susanto, Moderator Rapat Kerja PWI dan DPRD DIY
“Media memiliki peran sebagai pengontrol sosial. Kritik yang diberikan tentunya untuk perbaikan bersama. Ini adalah kantor rakyat, sehingga semua orang bisa mengetahui hasil kerja dewan tanpa harus ditutupi agar tidak muncul dugaan yang keliru,” kata Nuryadi. Rapaf kerja kali ini diadakan di ruang sidang utama yang dihadiri anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta dan mitra kerja anggota DPRD DIY.
Agenda rapat kerja dilanjutkan dengan membentuk tim yang membidani kegiatan Peningkatan Kompetensi: Adanya komitmen untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setidaknya sekali dalam setahun. Selain program kerja peningkatan kapasitas SDM, raker ini juga dimanfaatkan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY untuk menetapkan langkah bersejarah: pembentukan panitia ad hoc guna memperjuangkan almarhum Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) sebagai Pahlawan Nasional di bidang jurnalistik. Sejarah telah mencatat peristiwa meninggalnya wartawan Udin karena karena terbunuh saat menjalankan tugas jurnalistik pada tahun 1996. Sampai saat ini, kasus misterius ini belum terungkap dan meninggalkan tanda tanya besar di Yogyakarta.
Pembahasan berikutnya berfokus pada Infrastruktur dan Perlindungan: Mewujudkan pembangunan Grha Pers Pancasila serta memperkuat advokasi dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Situasi kehidupan demokrasi Indonesia yang hiruk pikuk membuat kerja wartawan berada di garis rawan yang sering berpapasan dengan aparat dan massa demonstran. Perlu diadakan semacam pendampingan hukum untuk beberapa kasus, sehingga wartawan harus dilindungi saat menjalankan tugasnya. Tentang rencana pembangunan Grha Per Pancasila : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong realisasi pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta sebagai pusat penguatan profesionalisme dan ideologi pers di tengah tantangan disrupsi digital, maraknya hoaks, serta polarisasi sosial.
Gagasan ini mengemuka sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pelantikan pengurus PWI, yang menekankan pentingnya pers menjaga standar, etika, akurasi, dan tanggung jawab publik.
Rencana pembangunan ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Regulasi tersebut menekankan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan formal maupun nonformal, termasuk peran aktif pers dalam menjaga persatuan dan mencegah intoleransi.
Di tengah derasnya arus disinformasi, Nuryadi juga menitipkan pesan agar PWI DIY menjadi benteng kebenaran dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta.
Dukungan dari Dewan Pakar dan Penasehat. Rapat kerja ini juga diperkaya oleh pandangan dari para tokoh senior seperti Sekretaris Dewan Penasehat Edy Suandi Hamid, Anggota Dewan Pakar Esti Susilarti, dan Anggota Dewan Penasehat Ki Bambang Widodo. Kehadiran tokoh-tokoh ini memastikan bahwa program kerja PWI DIY tetap berpegang pada nilai-nilai luhur jurnalistik serta kepentingan masyarakat.
SON
