Yogyakarta(17/10/2025. Yashinta Sekarwangi Mega, anggota DPD RI hadir di acara Forum Temu Suara di Limitles Cafe Yogyakarta. Acara ini diadakan komunitas Jemput Suara beranggotakan sekelompok anak muda yang gemar melakukan diskusi tentang kondisi Indonesia dan kaitannya dengan kehidupan sosial politik. Melalui forum Temu Suara Edisi Anggota DPD RI bertajuk “Peran Anggota DPD RI Mengawal Anggaran DIY di Tengah Efisiensi”, pihak penyelenggara berusaha membuat saluran diskusi yang terbuka dan kritis terhadap anggaran APBD Yogyakarta.
Isu efisiensi anggaran pusat sebesar Rp306,7 triliun yang berdampak pada alokasi daerah — termasuk sektor pendidikan, kesehatan, budaya, dan lingkungan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yogyakarta untuk tahun 2025 disesuaikan, dengan total pendapatan daerah yang berubah dari Rp5,025 triliun menjadi Rp4,760 triliun. APBD ini mencakup pendapatan (termasuk pendapatan asli daerah dan transfer), belanja daerah (operasi, modal, tidak terduga, dan transfer), serta pembiayaan daerah.
“Pengurangan APBD DIY ini sangat berpengaruh ke pemerintah DIY dan rakyat sebagai penerima manfaat. Saya hadir di sini untuk membuka mata teman-teman mahasiwa dan siapa saja menyikapi hal ini,” jelas Yashinta di sesi wawancara. “Perhatian saya ke sektor pendidikan dan kesehatan. Karena sektor ini yang sangat terpengaruh akibat pengurangan APBN tahun ini.”
Yashinta Sekarwangi Mega (lahir 25 Agustus 1996) adalah seorang politikus Indonesia. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia meraih 470.211 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029. Setelah lulus dari Binus School Simprug (2012–2014), Yashinta melanjutkan kuliah di jurusan Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Selama kuliah, ia aktif di berbagai kegiatan, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) FISIPOL UGM.
“Saat ini saya dan teman-teman DPDRI mengawal terhadap anggaran pemerintah pusat untuk Yogyakarta. Termasuk mengawasi pelasaksanaannya di daerah,” tambah Yashinta saat menerangkan kesibukan kerjanya di DPDRI. Untuk tahun 2025, Yashinta juga menyoroti pelaksanaan program MBG(Makan Bergizi Gratis) yang diselenggarakan secara nasional.
“Walaupun sudah berjalan, namun saya mengusulkan program tersebut melibatkan
stakeholder daerah untuk ikut serta merancang dan menjalankannya. Jangan sampai terjadi lagi kasus keracunan yang terjadi beberapa hari ini di Jogja,” jelas Yashinta. “Kita mengusulkan program MBG dibuatkan payung hukum berupa undang-undang. Selama ini program MBG berjalan hanya mengandalkan keputusan presiden.”
Forum diskusi Temu Suara berjalan interaktif. Yashinta dan narasumber pendamping menjawab berbagai pertanyaan dari hadirin yang sebagian besar adalah anak muda. Kegiatan ini akan diadakan secara teratur sebagai pelaksanaan fungsi komunikasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
SON
