Yogyakarta, SURYAPOS.id – Berlangsung di Resto Jamur Jawon Jln Wonosari Yogyakarta, Pengurus Daerah XII Keluarga Besar FKPPI Daerah Istimewa Yogyakarta gelar seminar berupa Forum Group Discussion dengan menghadirkan sesepuh Pepabri Purnawirawan Sudarto dan Ketua KB FKPPI PD XII DIY Drs Wisesa Handaka. Sabtu (21/12/2024).
Gatot Ngudiyatmoko selaku ketua panitia pelaksana dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini sebagai rangkaian HUT FKPPI yang dilaksanakan di DIY. Mengusung tema Implementasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
![PASARKAYU](https://suryapos.id/wp-content/uploads/2025/01/25-KpK-300600.jpg" "PASARKAYU")
Diawali dengan kata sambutan dari Letkol Infantri Muhidin, SH., MIP., selaku Dandim Bantul mewakili Danrem, memberi pesan kepada warga FKPPI DIY supaya menjadi garda depan dan teladan dalam mengimplementasikan Pancasila.
Dihadiri dari unsur AAU Mayor Joko Prihantoro dan Mayor Benyamin Leonard Pardie, dari Lanal Mayor Jalu Triyono, AKBP Sulistyono dari Binmas Polda dan Kesbangpol.
Peserta FGD adalah para Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari masing masing Pengurus Cabang KB FKPPI DIY dan tamu undangan lain.
Sudarto yang juga Sekretaris Pepabri DIY menjelaskan bahwa hukum yang tidak ditegakkan dengan benar, penyelewengan uang negara tanpa pengawasan ketat, korupsi di banyak lembaga negara tanpa adanya ketidakadilan dan lain lain maka yang terjadi adalah rusaknya beberapa bagian nilai Pancasila. Tanah yang makmur, ikan yang melimpah tapi jika rakyatnya masih miskin ya percuma, papar Sudarto mengawali paparannya.
“Pepabri meminta untuk mengkaji ulang hasil amandemen UUD 45, sudah 4 kali diamandemen dan rakyat tidak begitu merasakan hasilnya”, tambah Sudarto.
Drs Wisesa Handaka lebih banyak menerangkan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejak jaman Singasari, Majapahit hingga saat ini Pancasila sudah menjadi ideologi yang tidak bisa diubah ubah. Adanya beberapa wilayah yang ingin lepas dari NKRI akibat sila ke lima Pancasila tidak tersentuh pelaksanaannya secara menasional. Ketidak adilan itu yang bakal berpotensi timbulnya disintegrasi bangsa, timbulnya konflik konflik dan polarisasi di masyarakat, terangnya.
Lebih lanjut Wisesa menjelaskan dalam tanya jawab dengan peserta bahwa tanggung jawab membumikan Pancasila berada di pundak kita sebagai keluarga TNI Polri bersama seluruh lapisan masyarakat.
HENDI
