Sleman (DIY), SURYAPOS.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., mengajak para petugas lapangan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam pembangunan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Esti saat memberikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti para petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Banyumili Resto, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (19/7/2026).
Baca juga: Perkuat Mitigasi Bencana, SAR Gerakan Bela Negara DIY Gelar Koordinasi di Pos Aju
Menurut Esti, keberhasilan sensus sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah.
“Pancasila mengajarkan bahwa menyukseskan sensus merupakan wujud gotong royong dan keadilan sosial. Semakin akurat data yang terkumpul, semakin adil kebijakan yang dihasilkan,” ujar Esti.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan jaminan hukum bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dilindungi oleh negara dan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik.
Esti menegaskan, potret ekonomi Indonesia hanya dapat tergambar secara utuh apabila seluruh wilayah, dari Sabang hingga Merauke, berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, nilai Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan sensus. Keragaman karakter masyarakat, mulai dari yang terbuka hingga masih ragu memberikan data, harus dihadapi dengan pendekatan yang persuasif, inklusif, dan humanis, bukan dengan cara yang memaksa.
Baca juga: Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus CV Art Fashion Masuk Fase Pemeriksaan Perkara
Karena itu, Esti meminta para Petugas Pencacah Lapangan (PPL) menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu, akurasi data menjadi syarat utama lahirnya kebijakan yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dengan memberikan jawaban yang benar dan jujur sangat dibutuhkan,” katanya.
Baca juga: Kecelakaan di Jalan Parangtritis Bantul, Pesepeda Ontel Alami Cedera Kepala Usai Ditabrak Mobil
Esti juga menekankan bahwa manfaat Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dirasakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan, tetapi juga memberikan keuntungan langsung bagi para pelaku usaha.
Salah satu contohnya ialah pendataan mengenai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Esti, NIB bukan sekadar identitas usaha, melainkan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai fasilitas, seperti sertifikasi halal, perizinan usaha, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga kesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dengan memiliki NIB, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat naik kelas,” ujarnya.
Meski demikian, Esti mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Ia menyebut tidak sedikit masyarakat yang menolak didata karena belum memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026.
“Saya memahami muncul beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan. Bahkan, tidak sedikit petugas yang menghadapi penolakan, seperti tidak dibukakan pintu, tidak diterima, bahkan diusir,” kata Esti.
Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Oleh sebab itu, ia mendorong agar sosialisasi dilakukan lebih masif selama masa pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Baca juga: Diduga Hilang Konsentrasi, Pengendara Jupiter Z Keluar Jalur dan Tabrak Pohon
Selain itu, Esti meminta para petugas lapangan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
“Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan memahami manfaat sensus sehingga berbagai penolakan yang masih terjadi di sejumlah daerah dapat diminimalkan,” tuturnya.
