KAYU123
PemerintahanSosialUmum

Kapanewon Nglipar Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024, Peningkatan SDM Menjadi Skala Prioritas

×

Kapanewon Nglipar Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024, Peningkatan SDM Menjadi Skala Prioritas

Sebarkan artikel ini
JIFFINA 2025

Gunungkidul, SURYAPOS.id – Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Aula Kantor Kapanewon Nglipar, Rabu (01/02/2023).

Bupati Sunaryanta yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap, pemerintah Kalurahan dan kapanewon menyusun program prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Musrenbang menurut Bupati, sebagai awal meletakkan perencanaan pembangunan Kalurahan dan Kapanewon sesuai dengan kondisi dan letak geografisnya masing masing.

PASARKAYU

“Pemerintah daerah selanjutnya akan mengadopsi dari hasil usulan dari para lurah, perangkat, serta masyarakat yang kemudian akan menjadi acuan dalam upaya percepatan pembangunan kabupaten Gunungkidul,” ucap Bupati Sunaryanta.

Sementara itu Panewu Nglipar Muchammad Setyawan Indriyanto mengatakan, sesuai dengan arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bupati, kapanewon Nglipar pada Musrenbang RKPD tahun 2024 akan menitik beratkan pada penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, kebangkitan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Setyawan, dari usulan hasil Musrenbang desa kemudian akan dimusyawarahkan bersama untuk dipadukan dengan skala prioritas sesuai petunjuk dan arahan dari pemerintah daerah.

“Usulan yang masuk dari masing-masing desa kemudian dimusyawarahkan melalui bidang infrastruktur, prasarana, ekonomi dan bidang sosial budaya dengan cara di skooring untuk menentukan skala prioritas tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari hasil musyawarah yang sudah disepakati, pihak Kapanewon selanjutnya akan melakukan peninjauan dan memverifikasi kembali apakah usulan tersebut sudah masuk sesuai kriteria atau tidak. Melalui verifikasi tersebut yang kemudian akan menjadi acuan penetapan skala prioritas pembangunan.

“Usulan pembangunan infrastruktur dari desa misalnya, jika jalan tersebut masuk jalan Kabupaten dan pemerintah desa menginginkan untuk pengaspalan tentunya jalan yang akan dibangun harus masuk sesuai kriteria yang ditetapkan, karena Jika tidak itu bukan skala prioritas,” tambahnya.

Menyinggung mengenai Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang harus terus digenjot sesuai arahan bupati, panewu berharap perlunya keterlibatan dari semua pihak. IPM yang rendah salah satunya di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah pula sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas.

“Untuk menggenjot Indek Pembangunan Manusia (IPM) tentunya tingkat pendidikan masyarakat yang harus dioptimalkan, karena jika semuanya bisa bersama-sama berperan seluruhnya akan berjalan lancar dan sukses,” pungkasnya.

AYO PASANG IKLAN
JIFFINA 2025
VENEERKAYU