Jakarta, 22 Juni 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), secara resmi merilis fase kedua dari Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) hari ini. Peluncuran ini menandai langkah baru dalam kolaborasi untuk memperkuat pengelolaan lanskap berkelanjutan, meningkatkan kehidupan masyarakat di pedesaan, serta memperkuat rantai nilai komoditas di Indonesia.
Fase I yang berlangsung antara 2023 hingga 2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) telah menjadi dasar bagi SLPI Fase II (2026-2029). Fokus utama fase ini adalah mengembangkan pendekatan yang telah terbukti berhasil selama tahap percontohan menuju sistem yang lebih efektif. Program ini bertujuan untuk menjadikan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari cara kerja pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis, dengan memantau hasil yang positif serta membangun sumber pendanaan yang lebih stabil agar manfaatnya dapat bertahan bahkan setelah program ini selesai.
“Sejalan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Swiss dan Indonesia, kami menganggap SLPI sebagai bukti konkret bahwa kemitraan yang kuat bisa berdampak secara berkesinambungan. Dengan Fase I, kami telah membuktikan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik. Pada Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas pencapaian ini, sembari memastikan praktik yang telah terbukti efektif dapat terintegrasi dalam sistem dan memberikan manfaat jangka panjang,” ungkap Y. M. Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN.
SLPI Fase II hadir pada waktu yang penting ketika Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan iklim, mendorong produksi komoditas yang berkelanjutan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di pedesaan, sembari menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Dengan pendanaan sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan dijalankan dari tahun 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas tersebut dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan sejumlah tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Pembangunan berkelanjutan akan tercapai hanya jika masyarakat terlibat dalam solusinya. Melalui SLPI, UNDP memberikan dukungan pada platform yang melibatkan berbagai pihak seperti petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun sinergi, berbagi pengetahuan, dan menyatukan upaya untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Aretha Aprilia, Kepala Unit Pengembangan Alam dan Karbon Rendah UNDP Indonesia. “Di Fase II, kami akan meningkatkan keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya dalam sistem serta lembaga nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang. “
Tahap kedua ini juga akan memberikan penekanan lebih pada koordinasi antara tingkat nasional dan subnasional, pemantauan yang berbasis hasil, mobilisasi sumber daya yang ada di dalam negeri, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Prioritas ini diambil sebagai tindak lanjut dari pelajaran yang didapat di Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia serta pemangku kepentingan dalam lanskap.
“Lanskap Indonesia merupakan aset bangsa, dan menjaga serta memajukan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang menjadi fokus utama pemerintah. ” kata Dida Gardera, Staf Ahli Menteri untuk Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Fase II memberikan kami peluang untuk memperlihatkan bagaimana pengelolaan lanskap yang berkelanjutan bisa diterapkan di tingkat lokal, sambil memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik institusional, termasuk mendukung pembentukan forum multipl pihak di dalam pemerintah dan mengintegrasikannya dalam sistem pembiayaan serta perencanaan, agar pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berfungsi dengan lebih efisien. “
Peluncuran SLPI Fase II lebih dari sekadar meneruskan sebuah program. Ini merupakan simbol dari komitmen kolektif untuk melindungi lanskap yang mendukung kehidupan masyarakat dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja serta peluang bagi generasi mendatang.
Catatan :
Tentang Program Lanskap Berkelanjutan Indonesia (SLPI)
Program Lanskap Berkelanjutan Indonesia (SLPI) adalah kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan-kawasan tertentu di Sumatra dan Kalimantan.
SON
Tentang UNDP:
UNDP adalah lembaga PBB yang terdepan dalam upaya mengatasi ketidakadilan yang disebabkan oleh kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Berkolaborasi dengan jaringan luas para ahli dan mitra kami di 170 negara, kami membantu negara-negara menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. Temukan informasi lebih lanjut di undp. org atau mengikuti kami di @UNDP.
Informasi Kontak:
Nabilla Rahmani, Kepala Komunikasi, UNDP Indonesia: nabilla. rahmani@undp. org
Andi A. Pratiwi, Asisten Komunikasi SLPI, UNDP Indonesia: andi. armia. pratiwi@undp. org
