Menalar Keadilan
Sragen baru saja memicu perbincangan hangat. Sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kedapatan berdiri berdampingan dengan kandang babi. Ada anomali yang menggelitik di sini: pihak pengelola dapur mengaku tidak tahu-menahu soal keberadaan kandang tersebut. Padahal, sebelumnya telah ada pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan tentara. Dengan fakta tersebut, argumen “tidak tahu” secara otomatis gugur.
Secara logika pun, pengakuan itu terdengar naif. Sebuah peternakan babi tidak mungkin sunyi senyap tanpa suara hewan, apalagi tanpa aroma. Sebersih apa pun manajemen sebuah kandang, ia akan tetap mengeluarkan aroma khas yang menyengat. Mustahil indra manusia tidak menangkap keberadaannya.
Relokasi yang Tidak Realistis
Penanggung jawab di level atas kemudian memberikan instruksi agar kandang tersebut dipindahkan dalam waktu 15 hari. Instruksi ini memicu pertanyaan besar: mungkinkah memindahkan sebuah peternakan dalam waktu sesingkat itu?
Mencari lokasi baru untuk kandang babi bukanlah perkara mudah. Selain aturan zonasi yang ketat, resistensi warga di lokasi baru hampir pasti akan terjadi. Dalam kacamata kewarasan, seharusnya dapur itulah yang mengalah dan pindah. Relokasi dapur jauh lebih mudah secara logistik dan tidak terbentur kendala perizinan lingkungan yang rumit seperti peternakan.
Ketidakadilan bagi Rakyat Kecil
Perlu dicatat bahwa kandang babi ini konon sudah berdiri selama setengah abad. Sangat tidak adil jika sebuah bangunan baru datang dan langsung “mengusir” entitas yang sudah ada puluhan tahun di sana. Dapur ini adalah program negara, sementara kandang tersebut adalah usaha pribadi warga. Memaksa rakyat memindahkan usahanya dalam waktu singkat demi program negara adalah bentuk kesewenang-wenangan.
Di sini, logika bernegara kita seolah terbalik. Seharusnya negara hadir untuk memfasilitasi dan melindungi usaha rakyat, bukan malah menyingkirkannya atas nama program nasional. Fenomena ini memperkuat narasi bahwa negara hanya ingin didengar, dimengerti, dan dipahami oleh warganya, tanpa mau melakukan hal yang sama kepada rakyatnya.
Negara yang Berjarak dari Realitas
Kehadiran negara masih terasa sangat jauh dari realitas kehidupan rakyat kecil. Konflik antara dapur SPPG dan kandang babi ini sejatinya hanyalah fenomena gunung es dari sengkarut hidup bernegara kita.
Di saat para elite mungkin sedang “pesta pora” dengan segala tunjangan dan fasilitas, rakyat dibiarkan bertahan hidup dengan susah payah. Negara seringkali abai saat rakyat merintis usaha dari nol. Namun, ketika usaha itu sudah besar, negara datang dengan segala urusan administrasi dan pajak yang seringkali justru mempersulit, bukan membantu.
Kasus di Sragen ini adalah pengingat: sebuah kebijakan atau program, semulia apa pun tujuannya, tidak boleh ditegakkan dengan cara menginjak hak-hak rakyat kecil yang sudah lebih dulu ada. Jangan sampai atas nama “Makan Bergizi Gratis”, kita justru memberi “Rasa Pahit Ketidakadilan” bagi warga sendiri.
