Pemerintah Gunung Kidul bersama Pusat Studi Pembangunan Desa dan Kawasan Universitas Gadjah
Mada (PSPK UGM) dan Forum 2045 menyelenggarakan sebuah diskusi dengan tema “Gotong Royong Governance: Menata Kembali Formasi Legitimasi dan Legalitas Demokrasi Lokal” pada hari Kamis, 12 Maret 2026 di ruang pertemuan PSPK UGM. Acara ini mengundang bupati Gunung Kidul, ilmuwan, serta sejumlah komunitas pemuda dari daerah tersebut. Diskusi ini membahas pentingnya gotong royong dalam mengatasi krisis demokrasi dan meningkatnya tantangan sosial-ekonomi, sekaligus menekankan perlunya menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai fondasi tata kelola demokrasi di tingkat lokal.
Dalam pengantar diskusi, Pinurba Parama Pratiyudha, yang menjabat sebagai Ketua Forum 2045, mengungkapkan bahwa demokrasi sejatinya muncul dari semangat otonomi individu, namun sering kali proses pengambilan keputusan dalam politik menemui masalah dalam hal legitimasi dan koneksi dengan masyarakat. Karena itu, forum ini bertujuan mengembangkan pendekatan baru yang dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengelola jabatan struktural melalui model kolaboratif yang dikembangkan dalam bentuk living lab.
Living lab adalah ekosistem inovasi terbuka di lingkungan nyata yang mempertemukan akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk merancang, menguji, dan mengevaluasi solusi secara kolaboratif. Metode ini berfokus pada pengguna (user-centered) untuk mengatasi masalah kompleks seperti keberlanjutan kota dan daerah.
Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) seorang sosiolog dan Ketua PSPK UGM, menggarisbawahi isu-isu mendasar terkait dengan tata kelola dan perilaku kekuasaan. Ia berpendapat bahwa ketidakstabilan global saat ini berpotensi menyebabkan krisis dan masalah sosial ekonomi yang dapat dirasakan hingga ke tingkat lokal. Dalam hal ini, gotong royong dianggap sebagai identitas bersama bangsa yang dapat bertindak sebagai alat untuk memperbaiki praktik demokrasi yang semakin terkonsentrasi. Ia menekankan bahwa gotong royong sebaiknya dipahami sebagai demokrasi yang bersumber dari masyarakat, di mana komunitas menjadi subjek dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek dalam kebijakan. Dengan cara ini, forum warga dapat dijadikan sebagai tempat negosiasi partisipatif untuk mengalihkan proses pengambilan keputusan dari kalangan elit ke dalam ruang partisipasi publik.
Di sisi lain, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa semangat gotong royong sangat penting dalam konteks pembangunan daerah. Kabupaten Gunungkidul kini memulai suatu inisiatif untuk menjalankan pemerintahan tidak hanya di kantor, tetapi juga hadir di setiap desa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Diharapkan melalui proses ini, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat dapat terjalin lebih baik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Di bawah kepemimpinan Bupati Endah, data Biro Pusat Statistik mencatat hasil pertanian Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 meningkat signifikan, diprediksi mencapai 299.624 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan rata-rata produktivitas 5,6 ton/hektar, melampaui target 291.000 ton. Luas lahan menjadi 55.576 hektare, penggunaan varietas unggul, dan perbaikan infrastruktur irigasi, termasuk pembangunan sumur bor. Produksi padi naik drastis hampir 30.000 ton dibanding tahun sebelumnya.
Sementara Kabupaten Sleman produksi padi hanya mencapai mencapai 178.899 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada Januari-September 2024. Data tersebut belum termasuk hasil pertanian buah, sayur dan peternakan. Sleman memproduksi lebih banyak buah berair (melon dan semangka) sementara Gunungkidul unggul di produksi umbi (Singkong dan ketela).
Prof. Mukhtasar Syamsuddin mengamati perbandingan praktik gotong royong pada skala global. Ia membandingkan praktik tersebut di Indonesia dengan gerakan pembangunan desa anyar di Korea Selatan, yang dikenal dengan Saemaul Undong. Ia menganggap bahwa gotong royong di Indonesia bukan hanya sekadar praktik sosial, tetapi juga cara berpikir serta gaya hidup masyarakat. Namun, nilai-nilai ini perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai konsep tata kelola, sehingga dapat menjadi jembatan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat ketika menghadapi tantangan globalisasi. Dalam konteks ini, gotong royong dapat dianggap sebagai cara hidup, cara berpikir, dan juga cara untuk mengelola yang berfokus pada keadilan sosial.
Sejalan dengan itu, mantan Dirjen Kebudayaan RI, Hilmar Farid, melalui zoom meeting menggarisbawahi pentingnya memori kolektif dan legitimasi yang berlapis dalam negara yang menjunjung gotong royong sebagai langkah awal pembangunan demokrasi. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya bisa menavigasi dan mewujudkan aspirasi masyarakat agar partisipasi warga dapat terintegrasi dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan gotong royong ini, sebaiknya tidak terjebak dalam proses mediasi yang bersifat simbolis, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat saat menerima kritik.
Abdul Gaffar Karim, seorang dosen di bidang Politik dan Pemerintahan UGM, menyoroti adanya keterputusan antara negara dan masyarakat. Hal ini sering kali menyebabkan negara dilihat sebagai sesuatu yang tidak akrab. Ia menyatakan bahwa cara pandang negara modern sering kali mengabaikan perbedaan lokal dengan menyederhanakan isu-isu secara universal. Keadaan ini menciptakan krisis kehadiran negara dan membuat suara masyarakat tidak terwakili. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen demokratis dari para pemimpin untuk tetap peka terhadap aspirasi rakyat melalui proses pembelajaran dengan living lab. Living lab adalah area uji coba dari negara modern dan sistem demokrasi yang bisa dieksplorasi, dipelajari, dan dinegosiasikan bersama dalam konteks warga untuk menciptakan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi tanggapan, para peserta menekankan pentingnya partisipasi generasi muda dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Rofii Zuhdi, penggerak Gunungkidul Youth Movement, mengemukakan bahwa keterlibatan anak muda masih sangat rendah karena mereka cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap politik dan jarang dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Hal serupa dikatakan oleh Alief, Ketua Forum Mahasiswa Gedangsari, yang menekankan perlunya melibatkan mahasiswa dan generasi muda secara langsung dalam kegiatan pemerintahan.
Suara lain dari kalangan pemuda, Pamungkas, seorang aktivis muda di Gunungkidul, menegaskan bahwa nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kesetaraan adalah pilar utama dalam praktik gotong royong. Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan sosial sering muncul ketika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Diskusi ini juga menonjolkan pentingnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Dewi Kencana, Ketua Umum Gunungkidul Menginspirasi 2023/2024, menyampaikan bahwa model living lab dapat menjadi wadah pembelajaran politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal pejabat publik di sekitarnya, tetapi juga memahami mandat dan tanggung jawab politik mereka.
Salma Khairunnisa, Diajeng Gunungkidul 2025, juga menambahkan tentang pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan, terutama dengan menjelaskan perilaku pembangunan yang pesat di Gunungkidul belakangan ini. Selain itu, Salma juga menyoroti bahwa gotong royong telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Gunungkidul, dan tinggal tergantung pada bagaimana pemerintah merespons untuk mentransformasikan pengelolaan birokrasi agar lebih inklusif.
Forum ini ditutup oleh Prof. Dr. M. Baiquni, M. A. , yang menduduki posisi sebagai ketua Dewan Guru Besar. Beliau menegaskan adanya rencana nyata untuk menjadikan Gunungkidul sebagai pelopor model Gotong Royong Governance di Indonesia. Melalui kerja sama berbagai pihak, forum ini berupaya ikut serta dalam merumuskan model pengelolaan berbasis gotong royong yang dapat memperkuat legitimasi demokrasi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda, konsep Gotong Royong Governance diharapkan dapat menjadi inovasi demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Itu pula yang akan diangkat oleh Forum 2045 dalam pengembangan diskusi ide serta inisiasi praktik kerja sama dengan berbagai elemen yang ada.
SON
