Menteri PUPR Buka Peluang Investasi Insfratruktur Di Indonesia.

Ankara SURYAPOS – Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono di Turki pada Jumat (5/11) diisi dengan pertemuan bersama Asosiasi Kontraktor Turki, Asosiasi Konsultan dan Asosiasi Pengembangan Perumahan.

Dengan didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Turki, Lalu M Iqbal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan lebih besar bagi para pengusaha Turki, untuk berinvestasi di bidang Insfratruktur Indonesia.

“Saat ini diperlukan anggara sebesar USD 430 juta, dimana hanya sekitar 30% saja yang bisa ditutup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk menutupi 70% gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan, agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak bagi penanaman modal baru“, ujar Pak Bas, sapaan akrab Men PUPR ini.

Dijelaskan oleh Menteri PUPR dua periode ini, saat ini terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD 19 juta, dimana 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai USD 9.2 juta, terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.

“Terdapat dua platform yang bisa digunakan oleh pengusaha Turki agar bisa masuk dan berinvestasi di sektor infrastruktur yakni, sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing (PTMA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”, ujar Pak Bas.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Basuki Hadimuljono juga menyaksikan penandatanganan minat kerjasama atau pernyataan kehendak (Letter of Intent/LoI) antara PT Nindya Karya dengan Ucgen Proje dan LoI antara PT Brantas Abipraya dengan Yoruk Holding.

LoI tersebut merupakan langkah awal yang menyatakan minat kedua belah pihak untuk menjalin hubungan dan mengembangkan kerja sama strategis yang menguntungkan antara kedua perusahaan di bidang konstruksi, dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara.