Gunungkidul (DIY), SURYAPOS.id – Konflik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kembali mencuat. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Gunungkidul menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026-2031.
Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi damai di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026). Para pengurus PK bersama sejumlah kader membentangkan spanduk berisi tuntutan agar Musda XI diulang karena dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Sejumlah spanduk yang dibentangkan antara lain bertuliskan “Segera Gelar Musda Ulang”, “Jangan Perkosa Hak Kami, Suara PK Resmi”, dan “Gelar Musda Golkar Sesuai AD/ART”.
Baca juga: STAK Yogyakarta Mulai Program Bedah Rumah RTLH 2026, Sasar 13 Warga di Sleman
Koordinator PK, Supriyono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes dari akar rumput Partai Golkar Gunungkidul terhadap pelaksanaan Musda XI yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.
“Intinya, kami menolak hasil Musda kemarin karena tidak sesuai dengan AD/ART,” ujar Supriyono.
Menurut dia, persoalan yang dipermasalahkan bukan semata-mata hasil pemilihan ketua, melainkan proses penyelenggaraan Musda yang dinilai tidak memberikan hak suara secara proporsional kepada pengurus PK.
Persoalkan Penunjukan Plt Pengurus PK
Salah satu hal yang menjadi sorotan para pengurus PK adalah penerbitan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK menjelang pelaksanaan Musda XI.
Supriyono menyebut surat penunjukan Plt tersebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda digelar. Para pengurus PK menilai keputusan itu mendadak dan berpotensi menghilangkan hak suara mereka dalam forum pengambilan keputusan tertinggi partai di tingkat kabupaten.
Baca juga: Pemkab Sleman Salurkan 110 Becak Listrik Gratis untuk Pengemudi Becak
Mereka berpendapat bahwa kepengurusan PK yang masih sah seharusnya tetap memiliki kewenangan hingga Musda dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.
“Kami masih berstatus sebagai pengurus PK yang resmi dan sah secara AD/ART. Seharusnya, suara kami yang berhak diperhitungkan dalam Musda Golkar,” tegasnya.
Para pengurus juga mempertanyakan keputusan pemberhentian kepengurusan lama dan pengangkatan Plt yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.
Baca juga: Cegah Kerusakan Karst, Pemkab Gunungkidul dan Keraton Yogyakarta Perketat Penataan Kawasan
Musda XI Tetapkan Eri Agustin Sudiati secara Aklamasi
Sebagai informasi, Musda XI Partai Golkar Gunungkidul semula dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2025. Namun, agenda tersebut baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026-2031 secara aklamasi. Penetapan dilakukan setelah Eri menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, hasil Musda tersebut justru menuai penolakan dari sejumlah pengurus PK. Mereka menilai proses penyelenggaraan Musda perlu dievaluasi, terutama terkait legalitas kepengurusan PK dan pemenuhan hak suara dalam forum tersebut.
Supriyono mengungkapkan, keberatan terhadap proses pergantian kepengurusan sebenarnya telah disampaikan sebelum Musda digelar. Sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior sebelumnya juga mempersoalkan molornya agenda pergantian kepengurusan di tingkat kabupaten.
Baca juga: Usai Diamankan Pasca Demo 10 November, Polda DIY Kembalikan 67 Motor ke Pemiliknya
Keberatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang memuat tujuh poin penolakan terhadap penyelenggaraan Musda XI Partai Golkar Gunungkidul.
Desak DPP Golkar Evaluasi Hasil Musda
Melalui aksi damai tersebut, para pengurus PK menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta hasil Musda XI ditinjau kembali, menolak pembentukan Plt pengurus PK, serta mendesak penyelenggaraan Musda ulang sesuai AD/ART partai.
Selain itu, mereka meminta pimpinan Partai Golkar menjalankan demokrasi internal secara transparan dan menghormati hak seluruh kader dalam menentukan kepemimpinan organisasi.
Baca juga: Pemotor Meninggal Dunia Terjatuh di Jembatan Kembar Piyungan, Diduga Akibat Jalan Licin
Para pengurus PK juga berencana melayangkan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan evaluasi dari jajaran pimpinan pusat.
Mereka berharap penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme organisasi dengan mengedepankan AD/ART serta semangat persatuan yang selama ini digaungkan melalui slogan Salam Satu Golkar.
Baca juga: Polda DIY Pulangkan 154 dari 157 Orang yang Diamankan Saat Demo, 1 Jadi Tersangka
Menurut para pengurus PK, soliditas partai tidak cukup hanya disuarakan, tetapi harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak dan kedudukan seluruh kader.
Kini, polemik hasil Musda XI Partai Golkar Gunungkidul berlanjut ke tingkat pusat. Para pengurus PK berharap DPP Golkar dapat mengevaluasi pelaksanaan Musda sekaligus memberikan kepastian terkait keabsahan kepengurusan dan hak suara PK dalam organisasi.
