SLEMAN, 2 JULI 2026 – Sebagai bagian dari kegiatan strategis dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026, sesi Rembuk Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2026 di Universitas Negeri Yogyakarta. Forum diskusi ini mengumpulkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 37 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia untuk memetakan serta mencari solusi menyeluruh terhadap tantangan dalam ekosistem pendidikan lokal.
Pelaksanaan Rembuk Daerah muncul dari masalah dalam penanganan pendidikan yang sering kali masih dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi antar OPD, seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan. Padahal, keberhasilan pembangunan pendidikan memerlukan kolaborasi untuk menangani tantangan secara menyeluruh, mulai dari kesejahteraan anak hingga peralihan dari sekolah ke dunia kerja.
“Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak bisa berjalan lambat dan sektoral lagi. Seperti mitigasi bencana, kami di Sleman sedang menciptakan Sistem Peringatan Dini untuk ATS. Dengan pengolahan data kerentanan anak secara digital yang melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas P3AP2KB, kami memastikan semua indikasi putus sekolah dapat terdeteksi dengan cepat, ditangani secara terpadu, dan dieksekusi tanpa terhambat oleh ego sektoral,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi saat menyampaikan pendapatnya di forum ini.
Untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang mendalam dan inklusif, Rembuk Daerah menerapkan metode Diskusi Fishbowl. Dalam format ini, 16 daerah, termasuk wilayah jaringan Lingkar Daerah Belajar, INOVASI, dan KREASI, berada di dalam lingkaran utama untuk secara aktif berbagi praktik baik dan inovasi mereka.
Sementara itu, 21 daerah lainnya berperan sebagai pengamat di lingkaran luar yang secara interaktif mengkaji pembelajaran, mencatat insight, dan memberikan tanggapan yang relevan.Diskusi antar daerah ini difokuskan pada pengembangan solusi yang konkret dan berbasis data. Para perwakilan OPD secara mendalam mendiskusikan visi pembangunan layanan dasar menuju tahun 2029, strategi mengatasi kendala lintas sektor dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penggunaan data Rapor Pendidikan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk perencanaan kebijakan.
Rembuk Daerah KPI 2026 diharapkan mampu menciptakan ide kolektif yang matang. Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membawa pulang referensi kebijakan yang siap diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi di masing-masing wilayah.
Tentang Rembuk Daerah KPI 2026Rembuk Daerah merupakan forum diskusi khusus yang merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026. Forum ini dirancang untuk mengatasi fragmentasi peran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memfasilitasi dialog antar wilayah, sehingga dapat terbentuk ekosistem pendidikan yang lebih baik di daerah yangr holistik, kolaboratif, dan terintegrasi.
SON
