Yogyakarta, SURYAPOS.id – Maraknya demonstrasi yang mendukung maupun menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
Hal tersebut disampaikan MY Esti Wijayati, S.H., dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI yang digelar di Auditorium ASMI Santa Maria, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Sabtu (28/6/2026).
Baca juga: Kebakaran Hanguskan Rumah dan Tempat Servis Jok Motor di Wates, Kerugian Capai Rp330 Juta
“Belakangan ini marak aksi demonstrasi atau unjuk rasa di berbagai daerah. Ada yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan ada pula yang menolak. Baik aksi yang mendukung maupun yang menolak merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar dan menjadi bagian dari dinamika negara demokrasi,” kata Esti.
Menurut Esti, karena merupakan hak yang dijamin konstitusi, aksi demonstrasi tidak boleh dilarang. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap para peserta aksi.
“Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, tidak boleh ada intimidasi ataupun kekerasan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Esti juga mengajak masyarakat menilai langsung manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
“Silakan Bapak dan Ibu yang menilai sendiri apakah program ini memberikan manfaat atau tidak. Misalnya, apakah harga bahan pokok menjadi lebih terjangkau, apakah beban uang jajan anak berkurang, dan apakah gizi anak-anak meningkat,” ucapnya.
Sebagai anggota DPR RI, Esti mengatakan dirinya memiliki tugas mengawasi pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan, bebas dari praktik korupsi, serta benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, menurut dia, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai persoalan.
“Tugas saya sebagai anggota DPR RI adalah mengawasi agar program ini berjalan sesuai harapan, tidak terjadi korupsi, dan benar-benar mampu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, yang kami lihat di lapangan masih terdapat berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, kasus keracunan makanan, standar gizi yang belum optimal, kondisi dapur yang belum layak, hingga berbagai persoalan lainnya,” ujar Esti.
Baca juga: Komunitas OBAR-ABIR Bergerak Senyap Mrantasi Penyakit Sosial Masyarakat Yogyakarta
Karena itu, ia menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pelaksanaan program sebaiknya lebih memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya pernah mengunjungi empat kabupaten di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya melihat langsung masih tingginya persoalan stunting di sana. Karena itu, saya berpendapat Program Makan Bergizi Gratis seharusnya diprioritaskan di wilayah 3T yang lebih membutuhkan, bukan dimulai dari daerah yang kondisi gizinya relatif lebih baik,” katanya.
Baca juga: Kecelakaan Beruntun Tiga Sepeda Motor di Simpang Tegalsari, Satu Korban Patah Tulang
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI kali ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia”. Acara tersebut menghadirkan narasumber Dr. Subkhi Ridho, M.A., dosen komunikasi UMY.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD DIY Eko Suwanto, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro, serta sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta.
