Jakarta(28/06/2026) –Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M. A. , menyampaikan rasa duka yang mendalam setelah kehilangan lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang dipersiapkan sebagai calon manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar militer. Figur dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menyampaikan kritik tajam dan berpendapat bahwa kematian peserta seleksi tersebut adalah sebuah tragedi kemanusiaan akibat kelalaian serius dari penyelenggara dan penggunaan metode pelatihan yang salah oleh perusahaan.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Saya menyampaikan belasungkawa yang dalam kepada keluarga dari kelima korban. Mohon untuk menghentikan program ini sementara, dan lakukan investigasi. Kematian lima calon manajer ini sangat tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan pembinaan karakter apapun. Ini adalah kelalaian serius dan kesalahan dalam sistem perekrutan perusahaan yang pada akhirnya harus mengorbankan nyawa manusia,” tegas anggota Komite II DPD RI yang mengawasi urusan industri dan perdagangan tersebut lewat pernyataan tertulis pada Minggu (28/6).
Pria yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Hilmy ini khususnya menyoroti pentingnya pelatihan manajemen KDMP yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di dunia kerja profesional. Gus Hilmy mempertanyakan kepantasan pendekatan ekstrem ala militer bagi calon manajer, yang seharusnya berfokus pada pengelolaan tata manajerial dan sumber daya manusia, bukan untuk berperang.
“Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai urusan sipil yang seharusnya memerlukan kompetensi yang berbeda. Kami menghormati peran TNI dan fungsinya yang strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, tidak semua masalah sipil dapat diselesaikan dengan cara militer. Calon manajer ini disiapkan untuk memimpin tim di perusahaan, bukan untuk berperang dengan senjata,” kritik Senator asal DIY tersebut.
Selanjutnya, sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ia mengkritik ketidakcocokan antara keterampilan yang diperlukan untuk mengelola koperasi desa dengan materi pelatihan yang diterima. Ia menyatakan bahwa lembaga ekonomi yang beroperasi di tingkat akar rumput seperti KDMP dan KNMP memerlukan individu yang benar-benar profesional di bidang manajemen perdagangan, bisnis, dan pemasaran. Ia menegaskan pentingnya penempatan keahlian yang tepat sebagai kunci sukses sebuah usaha.
“Pelatihan untuk posisi manajerial seharusnya lebih mengutamakan kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan cara memecahkan masalah, bukan justru mengandalkan kekuatan fisik hingga melewati batas manusiawi. Logikanya sederhana, jika yang dibahas adalah penjualan dan pengembangan usaha koperasi, yang harus dicari dan dilatih adalah mereka yang berpengalaman di bidang manajemen atau penjualan.
Misalkan dalam mengelola hasil pertanian, jika ingin hasil penjualannya memuaskan, yang melakukan penjualan adalah ahlinya, yaitu pedagang atau pemasar, bukan malah memaksa petani untuk langsung menjual hasilnya. Terlebih lagi, tujuan mencetak manajer koperasi tetapi menggunakan pendekatan militer yang sangat tidak relevan dengan esensi dari manajemen bisnis,” tambah Gus Hilmy.
Selain mengkritik metode pelatihan yang keliru, Gus Hilmy juga meminta agar semua kegiatan rekrutmen dan pelatihan fisik di lingkungan KDMP dihentikan secara mendesak untuk mencegah terulangnya korban. Tindakan pencegahan ini dianggap sangat perlu sambil menunggu audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut.
“Sistem pelatihan yang mereka terapkan terbukti berbahaya, maka segera hentikan semua operasional di lapangan. Manajemen KDMP tidak bisa hanya membebaskan diri dengan memberikan kompensasi lalu merasa masalah telah selesai. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan legal yang besar atas kehilangan lima jiwa anak bangsa,” kata Gus Hilmy.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut juga menyoroti adanya kejanggalan serius dalam proses penilaian kelayakan peserta sebelum mengikuti pelatihan fisik yang ekstrem itu. Gus Hilmy sangat meragukan ada atau tidaknya persyaratan tes kesehatan dan rekam medis yang harus dipenuhi oleh para calon manajer, mengingat aktivitas semacam itu memerlukan kesiapan fisik yang optimal dan tidak dapat disamaratakan.
“Bagaimana sebuah perusahaan besar bisa menyelenggarakan pelatihan fisik yang berat tanpa pemeriksaan yang ketat? Apakah proses seleksi ini tidak mensyaratkan adanya kesehatan bagi pesertanya? Jika ternyata syarat medis dasar ini diabaikan, maka ini bukan sekadar kelalaian yang tak disengaja, melainkan tindakan ceroboh yang secara sadar membahayakan nyawa orang lain,” tambahnya.
Mengenai aspek legalitas dan pengawasan, Gus Hilmy juga mempertanyakan status perizinan program orientasi KDMP kepada pemerintah. Gus Hilmy mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian yang bertanggung jawab atas program ini, yaitu Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk segera menilai apakah metode pelatihan yang berpotensi mengarah pada kekerasan dan militarisasi sipil ini telah mendapatkan izin resmi, atau justru dibiarkan berjalan melanggar regulasi ketenagakerjaan yang ada.
“Pertanyaan pokoknya, apakah seleksi yang berisiko tinggi dengan metode militeristik ini telah mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Pemerintah tidak boleh terlewat. Kemnaker harus segera mengambil tindakan untuk melakukan audit investigatif, mencabut izin pelatihannya jika terbukti melanggar ketentuan, dan memberikan sanksi berat agar tidak ada lagi lembaga yang bertindak sembarangan,” tutur Gus Hilmy.
Untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban, Gus Hilmy mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan cepat dengan melakukan penyelidikan pidana yang jujur dan independen. Gus Hilmy menekankan pentingnya penyelidikan kasus ini secara tuntas untuk menjerat semua pihak yang bertanggung jawab, dengan tidak hanya menyalahkan panitia pelaksana di lapangan, tetapi juga harus melibatkan jajaran manajemen puncak KDMP yang menyetujui program yang berisiko tersebut.
“Kepolisian harus segera bertindak dan tidak ada yang boleh ditutupi dari masyarakat. Jika terbukti ada unsur pidana dalam pengabaian keselamatan, maka pimpinan tertinggi KDMP juga harus dihadapkan ke pengadilan. Kita hidup di negara yang mengedepankan hukum, jadi hukum harus ditegakkan,” tutup Gus Hilmy.
SON
