Gunungkidul (DIY), SURYAPOS.id – Keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membatalkan pengadaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) senilai Rp3,764 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul kritik terhadap proses perencanaan anggaran yang sebelumnya diusulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul.
Pembatalan tender yang telah memasuki tahap penetapan pemenang dinilai menjadi indikator bahwa masih terdapat program yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Baca juga: Outlet, Permukiman, hingga Pinggir Jalan Disasar, Polres Bantul Sita 216 Botol Miras
Berdasarkan temuan di lapangan dan berbagai keluhan warga, sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Gunungkidul masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta pelayanan publik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. Pasalnya, pengadaan seragam baru bagi aparatur sipil negara sempat dialokasikan hingga miliaran rupiah, sementara infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap hari masih memerlukan perhatian serius.
Baca juga: Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Gunungkidul Gelar Mancing Bersama 1.000 Warga
“Apakah seragam baru lebih penting dibandingkan perbaikan jalan yang menjadi akses utama warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, dan mendukung perekonomian masyarakat?” demikian salah satu kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Iskandar, menjelaskan bahwa pembatalan tender dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2 Juni 2026. Surat tersebut memerintahkan penghentian sejumlah paket pengadaan sebagai bagian dari penataan ulang dan evaluasi program kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca juga: Syafiyah Expo 2026 Hadir Menguatkan Industri Halal dan Dunia Kewirausahaan di Yogyakarta
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan pada pengadaan pakaian dinas, tetapi juga terhadap rencana pembelian mobil dinas kepala daerah yang pada tahun kedua masa kepemimpinannya tidak direalisasikan.
Menurut Endah, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur berbasis gotong royong serta penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga akan memprioritaskan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah utara yang dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Ribuan Rokok Ilegal Disita di Playen, Total Temuan di Gunungkidul Capai 159.060 Batang
Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah selatan, tetapi juga menjangkau kawasan utara, timur, dan barat secara lebih merata.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai persoalan utama yang perlu dievaluasi bukan hanya pembatalan tender, melainkan proses perencanaan anggaran yang memungkinkan usulan tersebut muncul sejak awal.
Baca juga: Bobol Rumah Warga di Panjatan, Pelaku Pencurian di Kulonprogo Ternyata Sudah Beraksi di 12 Lokasi
“Jika pada akhirnya program tersebut dinilai tidak mendesak dan anggarannya harus dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk BKPPD, diharapkan lebih peka terhadap kondisi riil di lapangan sebelum mengusulkan program yang menyerap anggaran miliaran rupiah,” ujar seorang tokoh masyarakat saat ditemui di lokasi.
Masyarakat juga mengingatkan agar kebutuhan birokrasi tidak lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan publik. Ketika kerusakan jalan masih menjadi keluhan utama warga, anggaran daerah dinilai seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasikan, masyarakat masih menunggu komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan bahwa anggaran hasil efisiensi benar-benar direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi slogan pemerataan pembangunan.
