Yogyakarta (10 Agustus 2025). Bertempat di Pendopo Lawas alun-alun utara Keraton Yogyakarta, Presidium Aktivis 98 mengeluarkan pernyataan terhadap kondisi negara terkini. Mereka menyoroti Indeks Negara Gagal (Fragile States Index/FSI) berdasarkan acuan stabilitas sebuah negara berdasarkan 12 indikator yang terbagi ke dalam empat kategori: Kohesi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Sosial. Skala penilaian berkisar antara 0 (paling stabil) hingga 10 (paling tidak stabil).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa indikator FSI Indonesia mengalami tekanan akibat lemahnya kinerja sebagian pembantu Presiden yang tidak selaras dengan visi Indonesia Emas. Sejumlah kementerian terkesan lebih mengutamakan kepentingan politik dan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan rakyat, sehingga berdampak pada:
- Lemahnya respons kementerian terhadap isu strategis seperti harga pangan, lapangan kerja, dan inflasi.
- Tidak optimalnya koordinasi antarsektor dalam menjalankan program prioritas nasional.
Aktivis 98 menegaskan, reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat dengan rekam jejak, integritas, dan keberpihakan pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan. Selain itu masalah kebijakan Insentif Pajak yang membebani rakyat. Kenaikan beban pajak dan implementasi insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kebijakan insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih besar. Dampaknya memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.
Aktivis 98 mendesak pemerintah untuk melakukan reformulasi kebijakan perpajakan dengan prinsip keadilan fiskal: beban terbesar harus ditanggung oleh pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan oleh rakyat kebanyakan.
Pembentukan super holding BUMN bernama Danantara harus dipastikan berada di bawah kendali negara demi kepentingan publik. Modal dan aset Danantara berasal dari kekayaan negara yang dibangun dengan keringat rakyat. Potensi pengelolaan yang tidak transparan dapat memunculkan praktik oligarki ekonomi baru. Oleh karena itu, Aktivis 98 menuntut pemerintah membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi agar Danantara menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sarana monopoli segelintir elit politik atau bisnis.
Pernyataan sikap di atas berdasarkan hasil retreat dan konsolidasi Aktivis 98 Indonesia di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta pada 9–10 Agustus 2025 yang dihadiri perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Fokus pernyataan Aktivis 98 adalah :
- Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.
- Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.
- Menegaskan bahwa Danantara bukan milik elit, melainkan milik rakyat.
- Reformasi UU Politik yang Demokratis
SON
