Sleman (DIY), SURYAPOS.id – Krisis iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, banjir dan tanah longsor sudah menjadi krisis ekologis yang mengancam keselamatan Rakyat dan masa depan bangsa.
Seperti bencana banjir yang dan tanah longsor yang terjadi baru-baru ini di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang menyebabkan hilangnya korban jiwa dan kerugian materil lainnya.
Atas dasar keprihatinannya tersebut, MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, mendorong kepada pemerintah untuk melahirkan regulasi pentingnya kebijakan pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di satuan Pendidikan. Hal ini disampaikan Esti dalam Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Senin (16/03/2026), di Joglo Cemara Godean. Acara ini dihadiri oleh 150 Perempuan yang tergabung dalam Laskar Kebaya Metal.
Baca juga: JIFFINA 2026 Hadir di Tengah Krisis Global Akibat Perang dan Resesi Ekonomi Dunia
Dalam Paparannya Esti menjelaskan bahwa, Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan merupakan amanat UU No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029, bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
Di dalam UU tersebut dijelaskan “Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah satu arah kebijakannya adalah; “pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah”. Esti Menjelaskan
Baca juga: Pemerintah Gunung Kidul bersama Pusat Studi Pembangunan Desa dan Kawasan Universitas GadjahMada (PSPK UGM) dan Forum 2045 Gelar Diskusi “Gotong Royong Governance”
Menurut Esti, Kebijakan kebencanaan di satuan Pendidikan sejatinya sudah tertuang di dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Hanya saja Permen ini, hanya mengatur regulasi tentang tanggungjawab Kementerian yaitu “memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana”.
Hanya saja Permen ini belum mengatur tentang pentingnya pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di satuan Pendidikan. Terang Esti.
Baca juga: Plataran Borobudur Gelar Napak Tilas Jejak Pangeran Diponegoro bersama Taruna Akademi Militer
Bagi Esti, sikap PDI Perjuangan, terkait dengan masalah kebencanaan, sudah tertuang dalam rakernas beberapa waktu lalu, dimana salah satu poin rekomendasinya adalah “mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan Rakyat Indonesia”.
Artinya PDI Perjuangan mendukung penuh akan pentingnya Pengembangan Modul Pengetahuan Kebencanaan Dalam Kurikulum di satuan Pendidikan, guna memperkuat sistem mitigasi bencana. Jelas Esti.
