Gunungkidul (DIY), SURYAPOS.id – Pesatnya perkembangan investasi dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua pihak menggelar rapat koordinasi (rakor) penataan kawasan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Rakor yang berlangsung di Hotel Santika Gunungkidul, Kamis (12/11/2026), tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan tata ruang, administrasi pertanahan, perizinan, hingga perlindungan kawasan karst dan pesisir.
Kegiatan ini diprakarsai Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa di bawah pimpinan GKR Mangkubumi. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya GKR Hayu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, Wakapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta akademisi dan tim pakar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta.
Baca juga: Usai Diamankan Pasca Demo 10 November, Polda DIY Kembalikan 67 Motor ke Pemiliknya
GKR Mangkubumi menjelaskan, terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Agenda pertama berupa diskusi dengan kalangan akademisi UPN Veteran Yogyakarta untuk mendalami karakteristik geologi dan kondisi kawasan karst yang mendominasi wilayah Gunungkidul.
Pemahaman tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama agar pemanfaatan ruang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca juga: Pemotor Meninggal Dunia Terjatuh di Jembatan Kembar Piyungan, Diduga Akibat Jalan Licin
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan bersama Pemkab Gunungkidul dan Datu Dana Suyasa untuk mengidentifikasi berbagai persoalan penataan kawasan di tengah meningkatnya aktivitas investasi dan pariwisata.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, investasi dan pengembangan destinasi wisata memang menjadi peluang besar bagi kemajuan daerah. Namun, pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan serta perencanaan kawasan yang matang agar tidak memunculkan persoalan sosial maupun kerusakan lingkungan.
Baca juga: Polda DIY Pulangkan 154 dari 157 Orang yang Diamankan Saat Demo, 1 Jadi Tersangka
Dalam rakor tersebut, Bupati memaparkan tiga pilar penting yang harus menjadi perhatian dalam penataan kawasan Gunungkidul.
Pertama, tertib administrasi dan legalitas pertanahan.
Pemanfaatan tanah, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendataan dan pengelolaannya juga perlu dilakukan secara transparan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Kedua, kepatuhan terhadap perizinan berbasis risiko.
Setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan perizinan sebelum melaksanakan pembangunan maupun menjalankan kegiatan usaha.
Baca juga: 21 Anak di Bawah Umur Dipulangkan Usai Diamankan Saat Demo, Polisi Lanjut Periksa Massa Dewasa
Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan, termasuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Ketiga, pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.
Bupati mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberadaan ekosistem karst dan kawasan pesisir yang menjadi karakteristik penting Gunungkidul.
Setiap kegiatan pembangunan harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, termasuk perlindungan bentang alam dan ketersediaan sumber daya air. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Baca juga: Viral Rantis Polisi Disebut Masuk UGM, Kapolda DIY Ungkap Fakta Sebenarnya
Melalui rakor ini, Pemkab Gunungkidul berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kalangan akademisi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan penataan kawasan yang lebih terarah, memiliki kepastian hukum, serta mampu mengakomodasi perkembangan investasi dan pariwisata tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kemajuan Gunungkidul tidak hanya diukur dari meningkatnya investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga kekayaan alam dan ruang hidup masyarakatnya.
