YOGYAKARTA(03/01/2026). Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan acara MPM Outlook 2026 bertajuk “Masyarakat Berdaya, Indonesia Berjaya” di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan K. H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Acara ini menjadi dasar strategis bagi Muhammadiyah dalam merancang arah pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta didukung program pendampingan yang panjang.
Dr. Nasrullah Larada M.Si, yang menjabat sebagai Bendahara Umum MPM Muhammadiyah, menjelaskan bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sejak dilakukannya Muktamar Muhammadiyah 2005 di Malang dan terus melaksanakan beragam program pemberdayaan hingga saat ini.
“MPM ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, buruh migran, serta isu hukum. Proses pemberdayaan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan merupakan perjalanan panjang yang harus berkesinambungan,” jelas Nasrullah pada Sabtu (3/1/2026).
Dia menambahkan bahwa MPM Muhammadiyah telah memberikan pendampingan di berbagai lokasi, seperti Tilu di Timor Tengah Selatan (NTT), Kokoda di Sorong, Berau di Kalimantan Timur, serta sejumlah tempat pengawasan lainnya. Fokus MPM pada pemberdayaan masyarakat marjinal yang mempunyai usaha tidak tetap(pedagang kaki lima, pemulung, pedagang jalanan).
Program ini sudah berjalan secara teratur sejak 2015, mulai dari pendidikan, penghijauan, pertanian, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.
Dalam MPM Outlook 2026, ia juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang pemberdayaan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah.
Dr. Nasrullah Larada M.Si
Nasrullah mengatakan bahwa banyak program pemberdayaan yang bersifat sementara dan belum memiliki rencana jangka panjang.
“Seringkali pemberdayaan hanya berfokus pada pengeluaran anggaran. Padahal, ini adalah proses yang panjang, mulai dari awal hingga mencapai hasil. Kami berharap model pemberdayaan yang dilaksanakan MPM dapat menjadi acuan bagi pemerintah,” tegasnya.
“Kami ingin mendorong agar program pemberdayaan masyarakat memiliki jangka waktu yang jelas, misalnya lima, sepuluh, hingga dua puluh lima tahun, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat keluar dari status daerah yang kurang berkembang,” tambahnya.
Nasrullah menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berhenti setelah program diluncurkan, melainkan harus diikuti dengan pendampingan hingga masyarakat benar-benar mandiri.
“Di sektor pertanian, perikanan, hingga buruh migran, kami memberikan pendampingan dari hulu sampai hilir. Bahkan, kita juga memberdayakan keluarga buruh migran yang ditinggalkan melalui pelatihan keterampilan berbasis kearifan lokal,” ujar Nasrullah.
Ahmar Romadhoni Surya Putra
Wakil Ketua MPM Muhammadiyah Bidang Pertanian, Ahmad Romadhoni Surya Putra, menyatakan bahwa MPM Outlook 2026 juga berfungsi sebagai momen untuk mengevaluasi sektor pertanian yang selama ini menjadi fokus utama dalam pemberdayaan.
“Selama satu tahun terakhir, kami telah mempersiapkan komunitas dampingan agar dapat berintegrasi dalam ekosistem pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik untuk kebutuhan amal usaha Muhammadiyah maupun dukungan terhadap program pemerintah. MBG telah menjadi pengubah permainan di pasar pangan nasional. Dampaknya sangat signifikan, meskipun juga memunculkan tantangan pasokan, khususnya dalam hal telur dan daging ayam,” jelas Romadhoni.
Dia menyebutkan bahwa di beberapa daerah, tingginya permintaan MBG bahkan menyebabkan harga telur di pasar mengalami kenaikan karena kurangnya pasokan.
Romadhoni mengungkapkan bahwa Muhammadiyah, melalui jaringan Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam sistem pangan nasional.
“Di sejumlah daerah, Muhammadiyah mampu memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan dapur MBG. Namun, menjaga kesinambungan pasokan tetap menjadi tantangan karena sektor pertanian memerlukan perencanaan yang matang,” paparnya.
Untuk memperkuat keberlanjutan tersebut, organisasi ini telah melakukan konsolidasi pada beberapa lini usahanya.
“Saat ini, kami telah mengkonsolidasikan berbagai usaha, seperti petani padi, peternak ayam petelur, ayam potong, hingga produsen telur. Kami juga beroperasi dalam koperasi berbasis Jamaah Tani Muhammadiyah sebagai bentuk institusionalisasi pemberdayaan ekonomi,” kata Romadhoni. (*)
