Jakarta, SURYAPOS.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) sebagai instrumen baru dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi dasar dalam upaya pembinaan kapasitas pemerintahan daerah secara lebih terarah dan berbasis bukti.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, ITKPDN merupakan hasil penyesuaian dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang sebelumnya telah digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan daerah meliputi provinsi, kabupaten dan kota. Penyesuaian tersebut sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang mendorong ITKPDN menjadi acuan utama dalam mengukur kinerja tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Rotasi Besar di Gunungkidul, Bupati Endah Tunjuk 6 Srikandi Pimpin Kapanewon
“Ada yang harus diperbaiki dari kondisi yang ada di daerah misal, tentu untuk turun ke daerah kita harus memiliki data yang akurat, saya ingin BSKDN berkontribusi mengakomodir data-data yang diperlukan (salah satunya melalui ITKPDN),” ungkap Yusharto dalam Rapat ITKPD sebagai Base Line Model Pembinaan Kapasitas Daerah di Command Centre BSKDN pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa ITKPDN mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dalam negeri melalui lima aspek utama, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek memiliki bobot yang sama, yaitu 20 persen, dengan sumber data dari unit-unit strategis di Kemendagri seperti Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Itjen, serta BSKDN sendiri.
Selain sebagai alat ukur, ITKPDN juga berfungsi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan dan pendampingan pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. “Harapannya data-data yang kita miliki ini akan menjadi dasar analisis dan rekomendasi pembinaan kapasitas daerah ke depan,” pungkasnya
