Yogyakarta SURYAPOS – Merebaknya polemik pengukuran lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, pada Selasa (08/02) menuai berbagai tanggapan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk dari Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW PEKAT-IB) DIY, Dani Eko Wiyono S.T., yang sangat prihatin dengan adanya kegaduhan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
Sebagai salah satu elemen anak bangsa, DPW PEKAT IB DIY mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat mendampingi sejumlah tim dari BPN Jateng yang melakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang sudah setuju dilakukan pembebasan lahannya untuk mendukung PSN Bendungan Bener, dengan menerjunkan petugas dalam jumlah besar.
“Kenapa ketika berhadapan dengan warga masyarakat harus dilakukan dengan cara yang represif, tidak dengan pendekatan persuasif dan hal ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan Polisi ketika mendapatkan laporan terkait dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, yang sudah jelas-jelas merupakan gerakan separatisme, ada apa ini”, ujar Dani.
Lebih lanjut disampaikan oleh Dani jika, sudah selayaknya konflik di Desa Wadas ini dijadikan sebuah evaluasi bagi Pemerintah, agar kedepannya ketika terjadi hal seperti itu, untuk lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif dan humanis, dan menghindarkan dari cara-cara kekerasan yang hanya akan merugikan beberapa pihak.
“Saya berharap agar berbagai pihak untuk mengedepankan semangat persatuan, kesatuan dan kemanusiaan dalam penyelesaian, dan saya yakin hasilnya akan didapatkan solusi yang bisa diterima semua pihak tanpa merendahkan nilai dasar hak asasi manusia”, ujar Dani.
Mengingat pentingnya Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener ini, diharapkan oleh Dani, agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih intens untuk meyakinkan manfaat dan kemaslahatan dari proyek tersebut pada masyarakat luas, serta memastikan tidak adanya potensi kerusakan lingkungan hidup serta sumber daya alam.
“DPW PEKAT IB DIY, dalam hal ini akan terus memantau perkembangan situasi dan siap apabila dibutuhkan untuk melakukan pendampingan pada masyarakat Desa Wadas”, pungkas Dani.
